KUHP & PENYESUAIAN PIDANA BESERTA PENJELASANNYA

Selama lebih dari satu abad, Indonesia menggunakan KUHP lama yang berasal dari Wetboek van Strafrecht peninggalan Belanda. Walaupun telah mengalami berbagai penyesuaian, KUHP kolonial tetap menyisakan keterasingan dimana undang-undang itu lahir dari konteks sosial-politik yang berbeda, tidak mencerminkan identitas hukum Indonesia, dan kurang mampu  menjawab tantangan zaman. Inilah alasan mendasar mengapa KUHP lama harus digantikan.
KUHP baru membawa sejumlah pembeda penting. Undang-Undang baru ini menekankan keadilan restoratif, memberi perlindungan bagi kelompok rentan termasuk penyandang  disabilitas, memperkuat peran advokat serta hak tersangka, dan mengatur isu kontemporer seperti penyadapan, pemblokiran, serta kejahatan digital. Semua ini menunjukkan arah baru hukum pidana Indonesia yang lebih manusiawi dan relevan.
Proses penetapan KUHP 2023 ini tidak lepas dari polemik. Sejumlah pasal menimbulkan perdebatan luas, terutama terkait kebebasan berpendapat, privasi, dan potensi kriminalisasi.  Namun melalui diskusi panjang dan kompromi politik, KUHP akhirnya disahkan sebagai wujud komitmen bangsa untuk memiliki hukum pidana yang berakar pada jati diri sendiri.
KUHP Nasional ini mulai berlaku penuh pada 2 Januari 2026, memberi masa transisi bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat untuk beradaptasi. Semoga buku ini menjadi rujukan yang bermanfaat dalam memahami arah baru hukum pidana Indonesia.
Sedangkan Penetapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian terhadap berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah ditetapkan pada tahun 2023, sehingga tercipta keselarasan, kepastian hukum, dan konsistensi dalam penerapan sanksi pidana.